Seteru Para Bangsawan Buton (1610--1654)

Thursday, 13 October 2016 0 komentar


INILAH negara dengan segala perkara, yang di dalamnya mengikut serta politik. Segala-gala yang diatur pasti di dalamnya sulit mengelak dari yang "mengatur", dan tentu telah dapat dipastikan bahwa yang mengatur itu adalah yang punya kuasa, yang memiliki apa yang oleh orang Buton menamainya "Sodha". 

Dan sipengatur itu tentu sulit pula menghindarkan diri dari menetapkan aturan yang tidak terkait dengan keluasan dan kepentingan kuasanya. Ia akan membuat aturan yang tidak hanya untuk melindungi negara di bawah kuasanya, tetapi juga jauh dari itu untuk melindungi diri, keluarga, dan klan turunannya sendiri.

Wajah sebenarnya politik adalah memang begitulah, politik adalah seni mengatur-atur, dan Buton yang adalah negara pada zamannya tentu tidak berlepas dari pelik sengkarut politik mengatur-atur itu, apalagi dalam mengatur-ngatur itu ada tangan lain dari luar yang diam-diam juga menjulur bermain mengatur-atur pula, makin runyamlah segalanya. Tangan lain dari luar yang saya maksudkan ikut mengatur-atur itu adalah: Belanda.

Belanda datang di Buton, dan segera kedatangannya mendapat sambutan hangat dari penguasa kesultanan Buton. itu hal yang wajar karena di saat itu Buton memang dalam situasi yang tertekan dan membutuhkan kawan untuk melawan, menghalau keluar dari tekanan, menahan laju ekspansi agresif kesultanan Gowa yang terus maju merangsek meluaskan pengaruh dan wilayah Palili/bawahannya, mendesak dan memaksakan ketundukan Buton atas Gowa.

Juga Kesultanan Ternate, tampak begitu bernafsu hendak menganeksasi Buton. Beberapakali ekspedisi militer pasukan Ternate ke Kulisusu_wilayah di utara pulau Buton, telah cukup merepotkan dan menempatkan kesultanan Buton dalam situasi sulit yang terus terancam dan merasa "tidak aman". 

Belum lagi kalau negeri Baabullah itu "melepaskan" pasukan bajak rompaknya tentu itu sangatlah mengganggu bagi Buton. Maka ketika Belanda datang mengulur tangan bersahabat, Buton girangnya bukan main, senangnya meruah tak kepalang, serta merta menyambutnya bahkan kemudian terus diikat dalam kontrati (kontrak) paling tersohor: "Persekutuan Abadi Buton--Belanda"

Tetapi benarkah Belanda adalah kawan yang baik? Mereka meninggalkan benua Eropa nun jauh dan ribuan mil lautan mereka layari hanya untuk berbaik-baik dan tanpa misi ekspansi yang ekploratif sebagaimana semangat di zaman kolonialisme itu? Bukankah pada mana-manapun yang namanya imperialis tetaplah saja adalah penjahat?

Penting dicatat bahwa justru ketika Buton menerima Belanda sebagai kawan, benih perpecahan sesama orang Buton sendiri (terutama di kalangan bangsawan) mulai perlahan tumbuh. Orang Buton sibuk berkelahi dengan sesama orang Buton sendiri sementara Belanda yang orang luar itu dengan girang memperhatikan dari jauh sembari sesekali memanasi, membangun perkubuan dan melempar desus untuk menambah keruh.

***

KETIKA La Elangi naik tahta di Buton sebagai sultan keempat menggantikan La Sangaji dalam tahun 1578, ia segera dihadapkan dengan realitas politik yang racau. Ia tidak hanya mendapatkan tekanan yang kuat dari luar: Belanda, tetapi juga dari dalam istananya sendiri: para bangsawan di luar klannya. 

Perpecahan mulai tumbuh membiak dan menjalar dengan cepat di antara keluarga sesama bangsawan sendiri. Masing-masing dari para klan bangsawan itu merasa lebih pantas dan paling layak untuk duduk memangku jabatan sultan.

Maka La Elangi dengan segera mengambil inisiasi, sebelum yang dilihatnya baru hanya gelagat itu berubah besar dan mewujud menjadi kenyataan, ia memanggil guru dan penasihat spiritualnya, ulama kharismatis bernama Firus Muhammad dan memintanya membantu menyusunkan undang-undang kesultanan yang di dalamnya mengatur kedudukan para bangsawan dan sekaligus posisi-posisi embanannya masing-masing.

Lahirlah kemudian undang-undang kesultanan Buton, karena undang-undang berlandas pada tasawuf dan mengambil wahdatul wujud sebagai tamsilannya maka dinamailah undang-undang itu sebagai Undang-Undang Murtabat Tujuh. Isi pokok undang-undang itu mengatur dengan tegas dan jelas terutama mengenai hak, kewajiban, dan kedudukan masing-masing para bangsawan.

Tetapi alih-alih mengakhiri perpecahan, Lahirnya undang-undang itu justru malah makin membesarkan sekat perpecahan. Jurang pemisah direntang dihamparkan dengan terang dan makin jauh melebar. Ia justru menjadi awal mulai perpecahan secara frontal terang-terangan. seluruh kekacauan diinetrnal para bangsawan justru malah seperti dilegitimasi oleh undang-undang kesultanan.

Undang-Undang Murtabat Tujuh tidak tampak seperti sebagai buah tangan dan hasil kerja pikiran dari seorang ulama besar yang kharismatis dan mempunyai wibawa. Ia justru malah terlihat nyinyir sebagai ‘hasil kerja’ politik untuk kepentingan pelanggengan kuasa yang di belakangnya tangan Belanda ikut campur bermain dalam gerak senyap dengan langkah tiarap melindap yang diam-diam.

Bagaimana tidak disebut demikian, undang-undang itu melegitimasi pembedaan orang-orang ke dalam lapis-lapis sosial yang sempit berdasarkan trah garis darah turunan yang di dalamnya sekat-sekat pemisah begitu jelas kelihatan, padahal semua mafum bahwa Islam tidak mengenali itu, selain yang membedakan di antara manusia adalah tingkat takwanya kepada-Nya?

Lantas bagaimana kesultanan Buton yang mengambil Islam sebagai agama negara dan dasar sumber segala hukum di sana tidak melihat dan seperti mengabaikan perintah ajaran agama itu? Jangan-jangan sebenarnya Belanda lah tokoh utama di balik semua lahirnya undang-undang itu dan lalu agama diseret sebagai hanya pelengkap pembenarannya.

Undang-undang itu mendelegitimasi pula kesertaan bangsawan Muna dalam hak mereka dipilih sebagai Sultan Buton. Setelah Murhum turun tahta, dan paling tidak sampai sultan ketiga jabatan itu menjadi turun temurun dan monopoli anak-anak turunan langsung Murhum yang semua mengetahui adalah bagian dari bangsawan Muna.

Tetapi ketika La Elangi naik tahta, apalagi setelah diundangkannya undang-undang murtabat tujuh jabatan sultan menjadi monopoli klan La Maindo raja tua Batauga, sesuatu yang diyakini sebagai garis langsung turunan bangsawan Buton dari raja kesatu Wa Kaa Kaa. 

Delegitimasi itu dipertegas pula dengan diaturnya Sarana Bharata yang menempatkan Muna sebagai bagiannya dan para bangsawannya dibatasi dalam sekat sempit hanya berhak menduduki jabatan puncak di sana sebagai Lakina.

La Elangi yang adalah sultan, menasbihkan dirinya bertamsil paling tinggi sebagai apa yang dalam tasawuf disebut Murtabat Alam arwah/nutfah. Setelahnya, diurutlah berturut ke bawah dimana La Singga yang diembani jabatan Sapati bertamsil Murtabat Alam Misal/Alaqah dan La Bula yang kenepulu bertamsil sebagai Murtabat Alam Ajsam/Mudgah

Kesultanan Buton kemudian bergantian dipimpin tiga klan yang oleh Sara Kesultanan dinamai mereka itu sebagai Kamboru-Mboru Talu Palena—Bangsawan elit paling tinggi dalam lapis sosial masyarakat Buton. ketiga klan bangsawan ini dalam strata adat dan sosial masyarakat Buton lazim disebut sebagai Kaomu. 

Tiga klan Kamboru-Mboru ini adalah Tanailandu, Kumbewaha, dan Tapi-Tapi. Untuk dalih agar disebut islamis dikuatkanlah ketiga klan bangsawan ini sebagai masing-masing bertamsil Murtabat Ahdat untuk Tanailandu, Murtabat Wahdah untuk Tapi-Tapi, dan Murtabat Wahidiyah untuk Kumbewaha

Paling tidak muasal ketiga klan Kamboru-mboru talu palena itu bisa dirunutkan sebagai sebenarnya mereka seasal dan seturunan. Para bangsawan itu datang dari “pohon” yang sama. Dari seorang perempuan hebat bernama Wa Sameka istri La Kilaponto alias Murhum sultan Buton kesatu. Itulah kemudian oleh adat, Wa Sameka disebut dengan gelar sebagai “Inana Talu Labuana” atau Ibu dari ketiga aliran bangsawan kamboru-mboru talu palena di kesultanan Buton.

Wa Sameka adalah anak dari Sangia Yi Tete, ia dinikahi Murhum dan beranak tiga perempuan jelita yang masing-masing bernama: (1) Wa Sugirumpu, (2) Paramasuni, dan (3) Wa Bunganila. Tidak dituliskan si sulung Wa Sugirumpu menikah dengan siapa, tetapi adiknya Paramasuni disunting oleh La Siridatu, sedangkan si bungsu Wa Bunganila dipinang oleh La Kabaura. Kedua lelaki, La Siridatu dan La kabaura ini adalah putera La Maindo Raja Tua Batauga. Paramasuni dan La Siridatu beranak delapan orang banyaknya dengan seorang berkelamin perempuan dan tujuh lainnya adalah lelaki.

Di antara ketujuh anak lelakinya itu terdapatlah nama La Elangi, seorang yang kelak naik menjadi Sultan Buton keempat dengan gelar Dayanu Ikhsanuddin dan atau digelari “Oputa Mobolina Pauna” setelah wafatnya. Ia adalah pangkal turunan Kaomu Tanailandu. Sedangkan perkawinan Wa Bunganila dan La Kabaura putera La maindo raja Tua Batauga melahirkan dua lelaki bernama La Singga dan La Bula, kedua lelaki anak Wa Bunganila dan La Kabaura ini menjadi pangkal turunan Kaomu Kumbewaha dan Kaomu Tapi-Tapi

***


0 komentar:

 

©Copyright 2011 La Yusrie | TNB