Mewujudkan Provinsi Buton Raya

Wednesday, 16 July 2014 3 komentar

 
1. Exegese
OKTOBER nanti Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan melepaskan jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia dan akan digantikan oleh salah seorang dari dua orang calon yang sekarang bersaing merebutkan jabatan berprestise itu. Kedua calon yang sedang bersaing untuk menjadi pemimpin nasional ini tampaknya tidak jauh berbeda visi misi mereka dalam hal yang mengenai pemekaran daerah.

Bagi keduanya pemekaran daerah adalah sesuatu yang diperlukan bagi kesejahteraan rakyat dan mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Bahkan dalam debat sesi kedua, kandidat calon presiden nomor 2, Joko Widodo memerlukan mengulang dan dengan tegas mengatakan bahwa daerah-daerah yang secara aturan memenuhi syarat dimekarkan memang harus dimekarkan dan untuk itu negara berkewajiban memfasilitasinya

Dari pusat negara telah membentang harapan yang besar sekali dari siapapun di antara keduanya yang akan naik memimpin.  Tugas kita di daerah adalah menyatukan gerak, merapatkan barisan, dan menguatkan kebersamaan jika memang serius hendak segera mewujudkan pemekaran Provinsi Buton Raya.

***

HAMPIR mencapai satu dasawarsa lebih gagasan dan perjuangan pemekaran Buton Tengah dan Buton Selatan telah digaungkan dengan gigihnya dan dalam hampir satu dasawarsa lebih itu pula selalu hanya dihadapkan dengan jawaban-jawaban akhir penolakan. Dua arus besar berjalan diametral dan saling tubruk berlawanan. Oleh sebab kepentingan yang berbeda ‘arus bawah’ dan ‘arus atas’ itu diaral jauh berjarak yang menjadi sebab susahnya menggapai cita-cita mewujudkan dengan segera pemekaran dua daerah baru di kabupaten Buton itu.

Bahkan daerah-daerah pemekaran usulan baru di Provinsi Sulawesi Tenggara justru lebih mendapat perhatian dan malah mendahului dimekarkan: Kolaka Timur di utara Konawe dan Wawonii Kepulauan di timur Konawe. Tentu yang terjadi itu melihatkan bagaimana sikap pemerintah daerah di Buton yang seperti tak acuh dan bahkan tampak seperti sengaja menghalangi. Sebaliknya karena sikap pemerintah daerah di Kolaka dan Konawe yang kooperatif dan turun tangan langsung dengan aktif, dua daerah di Kolaka dan Konawe itu dengan cepat bisa dimekarkan.

Tetapi di Buton mengapa lama berlarut dan bahkan seperti ada upaya menjegal menggagalkannya? Padahal dari mana-manapun dilihat segalanya sebagaimana dikatakan Dirjen Otonomi Daerah dalam beberapakali sidang panja di komisi 2 telah memenuhi syarat dan layak dimekarkan sebagai sebuah DOB? Tampaknya sebabnya adalah saling bertubruknya dua arus besar diametral yang dibedakan kepentingan itu. Dua arus besar itu adalah arus ‘elit atas’ yang menolak pemekaran dan ‘arus rakyat bawah’ yang menginginkan pemekaran. 

Dari mata elit penguasa, pemekaran dua Daerah Otonomi Baru di Buton adalah sebuah ‘kecelakaan’ yang tidak diingini hadirnya. Oleh elit, pemekaran dua daerah itu dilihat sebagai ‘akan membonsai wilayah kuasa’ para elit di daerah. Hal yang menjadi ‘tertawaan’ orang-orang di pusat. Sedangkan bagi rakyat bawah pemekaran adalah hal yang niscaya mengingat rentang kendali pemerintahan yang jauh dari mereka. Bisa dibayangkan bagaimana warga Gu, Lakudo, Sangia Wambulu, Mawasangka, Talaga Raya (kini Buton Tengah) yang telah berpuluh tahun harus bolak-balik ke ibukota kabupaten mereka dengan harus melalui dan melewati satu kota?

Setelah melalui jalan panjang  yang menanjak dan berliku selama lebih delapan tahun lamanya itu, akhirnya pada selasa 17 juni 2014 Menteri Dalam Negeri beserta seluruh fraksi di Komisi II meneken surat persetujuan lahirnya Buton Tengah, Buton Selatan, dan Muna Barat sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Langkah akhir selanjutnya adalah membawa yang sudah diteken itu ke pembahasan tahap kedua, hal yang dalam mekanisme lembaga legislatif lazim disebut sebagai sidang paripurna untuk ditetapkan.

Maka pada tanggal 24 Juni 2014 dalam sidang paripurna yang singkat dengan disaksikan eksekutif disetujuilah seluruh komisi di lembaga rakyat itu mengenai seluruh poin yang diputuskan dalam rapat panja komisi 2. Sejak itu resmilah dua DOB di daerah Kabupaten Buton terbentuk lahir. Dari balkon ruang rapat paripurna tepuktangan dari hadirin yang seluruhnya adalah orang Buton dan Muna bergemuruh riuh, muka-muka yang selama dalam proses mengurus dan berjuang selalu tampak tegang dan murung kini bertukar bisa regang dan riang, senyum terus tersungging mengembang dari mulut-mulut semuanya.

Maka mimpi mewujudkan Provinsi Buton Raya yang selama dalam delapan tahun lebih ini terus ‘dirawat’ perlahan mulai tampak sebagai ‘akan nyata’. Jika selama ini kurangnya cakupan wilayah menjadi sandungan utama maka dengan terbentuknya dua DOB baru itu dengan sendirinya pula muluslah terselesaikan masalah itu.

Bahkan dalam sidang-sidang panja di komisi II selama ini, silang sengkarut debat mengenai pemekaran di wilayah Sulawesi Tenggara terutama dua calon DOB di Buton memang berlangsung alot dan bahkan beberapakali nyaris deadlock. Sebab alotnya itu tidak hanya datang dari dalam ruang parlemen tetapi malah lebih kencang berhembus dan banyak datang aral itu justru dari daerah induk calon DOB: Kabupaten Buton.

Elit lokal daerah bermain dengan ‘sembunyi tangan’—meskipun tampak telanjang kelihatan, berupaya menahan-nahan, mengulur dan lalu bahkan berusaha terang-terangan menggagalkan pemekaran dengan memaksa aparatnya bertandatangan menolak pemekaran dua daerah itu sebagai disebut mereka ‘tidak/belum layak’. Maka ketika pada tanggal 14 Februari 2014 sekelompok orang dari Buton Selatan melakukan aksi ‘panas’ di muka pintu ruang rapat panja komisi II, tak pelak itu memancing emosi ketua komisi II waktu itu Agun Gunanjar. Di depan mata seluruh orang di situ ia berkata dengan tegas: “Geruduk sono Bupati kalian, masalahnya di sana, bukan di sini”. Sejak itu tahulah semua orang bahwa letak sandungan pemekaran selama ini bukanlah di pusat tetapi di daerah; di kampung sendiri!

2. Pemekaran yang Terpaksa
PEMEKARAN tiga DOB di Sulawesi Tenggara dan terutama dua DOB di kabupaten Buton adalah sesuatu yang terpaksa sekalipun memang tidak dipaksakan.  Secara semantis ada term makna yang berbeda dalam kata ‘terpaksa’ dan ‘dipaksakan’ itu.  Disebut terpaksa karena empat DOB, minus Kota Raha yang ditolak itu mau tidak mau harus dimekarkan karena jika tidak itu akan merendahkan dan mendelegitimasi marwah wibawa lembaga legislatif yang telah bekerja cukup lama membahas itu. Ada anggapan dari beberapa anggota komisi 2 bahwa daerah induk tidak lagi bisa terus ‘mempemainkan’ lembaga legislatif yang terhormat itu dengan terlalu sering dan seenaknya ‘menukargantikan’ letak ibukota terutama pada dua calon DOB di kabupaten Buton.

Disebut tidak dipaksakan karena pembahasan tiga DOB ini telah melalui proses dan jalan liku yang panjang sekali dengan banyak pertimbangan matang dan putusan yang telah diambil pula. Maka di tengah keterpaksaan yang bukan dipaksakan itu, dari ruang rapat panja komisi 2 disepakatilah untuk tiga dari empat usulan DOB di Sulawesi Tenggara harus dimekarkan bahkan sekalipun itu mungkin ditolak oleh pemerintah daerah induk.

Perlu saya sampaikan bahwa dalam beberapakali sidang panja di komisi 2, beberapa anggota fraksi—terutama dari fraksi partai Demokrat, Golkar, dan Hanura pernah sangat tersinggung dengan ulah inkonsistensi pemerintah daerah induk. Kasus letak ibukota yang seenaknya ‘dimaintukarkan’ oleh pemerintah daerah induk dinilai oleh para anggota dewan yang terhormat itu sebagai bentuk mempermain-mainkan bahkan melecehkan marwah dan wibawa kehormatan lembaga legislatif. Maka pada akhirnya bahkan tanpa lagi perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah induk, dua DOB di Buton dimekarkan.

Pemerintah daerah induk yang ‘dikandang paksa’ oleh pusat itu akhirnya mau tidak mau dengan terpaksa menerima pemekaran itu. Lalu dengan cepatlah mereka bertukar rupa seakan-akan oleh sebab kerja keras dan perjuangan merekalah pemekaran itu bisa terwujud. Dalam rapat paripurna penetapan ketiga DOB tanggal 24 Juni 2014, saya melihat hampir semua pejabat eselon 2 kabupaten Buton hadir di Senayan (termasuk beberapa camat yang dulu bertandatangan menolak pemekaran). Ketika mereka pulang disebarlah informasi bahwa pemekaran itu adalah buah kerja keras mereka, dan rakyat yang awam dan mudah lupa itu seketika menjulukilah mereka sebagai ‘pahlawan pemekaran’.

3. Kesertaan Muna dalam Buton Raya, Haruskah?
TANGGAL 24 Juni 2014, seusai sidang paripurna penetapan tiga DOB di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tidak sengaja saya bertemu beberapa tokoh tua dan muda Muna di kantin belakang DPR RI. Dalam kesamaan rasa yang sedang bergembira, larutlah kami dalam diskusi mengenai apa yang nanti dilakukan setelah ini?  

Saya tidak terkejut ketika Buton Raya disebut sebagai tujuan perjuangan bersama selanjutnya, yang membuat saya tersentak kaget adalah adanya kemauan dari mereka untuk bersama-sama berjuang dan bahkan masuk dalam cakupan wilayah Buton Raya itu. Bagi saya tentu ini adalah hal yang aneh karena semua orang tahu bahwa selama ini Muna menolak disebut bagian dari Buton Raya dan karenanya menolak pula masuk dalam cakupan provinsi baru yang digagas itu. Adalah hal yang wajar jika kemudian diajukan pertanyaan: jika dulu tidak mau, mengapa sekarang menjadi mau ketika kesertaan mereka tidak lagi begitu penting?

Dalam hitungan taktis geopolitik mereka, tampaknya bergabung masuk dalam cakupan wilayah Buton Raya akan lebih menjanjikan kesejahteraan ketimbang terus betah dalam lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Meskipun bagi sebagian kaum tua konservatif dari mereka masih agak ‘alergi’ dengan Buton tetapi bagi kaum muda progresif terpelajar masa kini memandang bahwa sekat-sekat pemisah masa lalu itu telah saatnya diputus dan ditiadakan. Bersaing merebutkan kuasa di Buton bagi mereka dilihat lebih realistis dan menjanjikan peluang yang besar bagi kemenangan. Dalam kalkulasi taktis mereka, akan sulit menandingi hegemoni orang-orang daratan (suku Tolaki) yang adalah mayoritas di provinsi Sulawesi Tenggara 

Jika dalam pengertian gagasannya bahwa Buton Raya adalah sebagai berlandaskan Historis maka memang sulit memberaikan Muna dari Buton sebagaimana sama peliknya menceraikan suku-suku lainnya dari Buton. Buton hanya disebut Buton ketika semua suku di kepulauan tenggara Sulawesi itu mengikat diri dalam kesatuan unifikasi  yang utuh dan solid sebab dalam jejak tapak historis kebutonan adalah kesertaan Muna dan seluruh suku lainnya itu di dalamnya tidak hanya secara ideologis kekuasaaan tetapi bahkanpula secara emosional kultural.

Maka tinggal kitalah saja yang memilah dan lalu dengan tepat memilih, gagasan pembentukan Provinsi Buton Raya, Provinsi Kepulauan Buton, atau apapun saja namanya berlandasnya pada semangat romantisme historia masa lalu yang gilang gemilang itu, ataukah pada yang selainnya? Tampaknya ini akan menjadi tema diskusi yang menarik dalam acara Silaturahmi Masyarakat Buton Nusantara yang digagas oleh KNPI kota Baubau Agustus nanti.

                                                Rawamangun Jakarta, 17 Juli 2014








3 komentar:

 

©Copyright 2011 La Yusrie | TNB