Mengurai Sengkarut Relasi Pelik Buton—Muna #1

Saturday, 25 January 2014 0 komentar


Prolog #1
SANGAT sulit bagi orang-orang Buton memahami dan menerima sikap wakil orang Muna yang memilih masuk berkoalisi bersama Kendari dan Kolaka pada voting penentuan Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara dalam tahun 1966. Awalnya jalan voting berlangsung alot karena Kendari dan Kolaka menghitung Muna sebagai bagian dari Buton yang tentu akan memilih Baubau sebagai Ibukota  Provinsi Sulawesi Tenggara, dan bukannya Kendari.

Tetapi kemudian semua orang terperangah kaget ketika wakil-wakil dari Muna itu berdiri terang-terangan menyatakan sikap bersama-sama Kendari dan Kolaka mendukung Kendari sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara. Sejak kalah jumlah suara dalam voting itu, Baubau yang telah sejak zaman penjajahan hingga tahun 1952 sudah menjadi Ibukota kabupaten Sulawesi Tenggara di bawah Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara tandas usai.

Maka segala-gala perangkat yang telah disiapkan sebagai ibukota provinsi, bubar dipindahkan dari Baubau ke Kendari. Bias dari itu, beberapa wakil Buton menyimpan dendam dan memendam amarah, menyebut Muna sebagai telah berkhianat dan tak menunjukan kesetiaan penghormatan yang langgeng sebagaimana lazimnya eks daerah vassal kesultanan Buton.

Bagi Muna, inilah tohokan mereka yang paling frontal, setelah apa yang sudah dilakukan oleh moyang leluhur mereka berpuluh tahun lalu, sebuah bentuk penolakan paling vulgar mereka atas klaim Buton pada penguasaan mereka. Dan penolakan-penolakan itu masih saja terus berlanjut hingga kini.

Ketika wacana pembentukan Provinsi Buton Raya digaungkan dengan rencana wilayahnya mencakup seluruh wilayah eks kesultanan Buton dan beribukota di Baubau, hal mengagetkan tiba-tiba terjadi: Muna menolak disebut sebagai bagian dari eks kesultanan Buton dan beserta dengan itu mereka menolak pula gagasan pembentukan provinsi baru yang oleh mereka disebut sebagai “mencaplok” sepihak di dalamnya kesertaan mereka itu.

Tidak main-main, penolakan itu dilakukan dalam sebuah forum resmi pemerintahan, dalam sebuah sidang paripurna DPRD. Maka sejak itu Buton Raya menggelantung mengawang tak jelas nasib juntrungannya: lagi-lagi biang musababnya datang dari mereka, Muna menolak masuk dan tak setuju nama mereka dicatut sebagai bakal dalam lingkup wilayah provinsi baru yang digagas itu.

Mereka malah mengajukan tawaran agar namanya diganti saja menjadi Provinsi Buton—Muna__Tampak seperti agar setara dan beribukota di Wamengkoli__Sebuah daerah tanjung di ujung selatan pulau Muna. Tak kepalang tanggung usulan mereka itu mentok ditolak mentah-mentah oleh orang Buton. Maka tanpa Muna, gagasan Provinsi Buton Raya hanya kencang mengemuka diwacana, tetapi kemudian tumpul majal, gagal dalam pewujudan realitas kenyataannya.

Sejak itu tenggelamlah wacana Buton Raya dalam kelam yang tak berujungakhir selesainya. Buton kemudian sibuk dalam upaya memecah-mecah dirinya sendiri__Hal yang kemudian tampak muram sebagai langkah politis yang ketus. Isu ini dipakai sebagai kendara oleh politisi untuk maraup suara dukungan rakyat Buton yang kemudian membawa mereka duduk di parlemen maupun di jabatan-jabatan eksekutif pemerintahan

Tampak sepertinya Muna begitu phobia dan seperti sangat resisten terhadap klaim Buton atas penguasaan kepada mereka itu meskipun dalam undang-undang Murtabat Tujuh kesultanan Buton status kedudukannya sebagai daerah vassal itu sangat jelas terlihat. Mengapakah Muna seperti tak pernah mengakui bahwa Buton adalah “Tuan” bagi mereka di masa lalu?

Dan bahkan sepertinya mereka lebih senang disebut sebagai pernah merupakan bagian di bawah otoritas kuasa Ternate, apakah negeri Baabullah itu tampak seperti lebih berprestise di mata mereka dibandingkan dengan Buton? Pasal ke 17 dalam perjanjian Bongaya menegaskan kejelasan bahwa negeri yang oleh Belanda disebut Pansiano itu memang adalah milik dan tunduk di bawah otoritas kuasa Sultan Ternate, meskipun belakangan kemudian Buton mengklaimnya sebagai daerah vassalnya atas penerimaan Ternate dan persetujuan Belanda, tapi lagi-lagi itu ditolak oleh Muna.

* * *

ORANG-orang Buton mungkin telah lupa bagaimana Muna pernah berkali-kali diperlakukan tidak adil dan oleh mereka pulau tetangganya itu kemudian disemati nama sebagai Pancana atau oleh Belanda Pansiano yang dalam terminologi makna yang sederhana berarti sebagai daerah yang “dicaplok”. Maka karena sebagai “Dicaplok” itu tentu kemudian sulit menghindarkan diri dari berseteru

Di antara empat Barata/daerah vassal/bawahan di kesultanan Buton hanya Barata Muna yang paling sering berdiri melakukan pemberontakan. Beberapa kali pasukan kesultanan dikirim tidak hanya untuk misi memadamkan pemberontakan, lebih jauh dari itu adalah untuk mengukuhkan hegemoni penguasaan atas mereka.

Maka sebagaimana lazimnya daerah yang dicaplok itu, di sana ada “Pemaksaan” dan “Keterpaksaan” atau dalam bahasa mengelabui sebagai di “Aneksasi”. Dalam “Aneksasi” yang memaksa itu tentu sangat susah menemukan ketundukan sebenarnya yang tulus selain hanya karena “Terpaksa”. Dan dalam “Terpaksa” itulah bibit-bibit pembangkangan diam-diam membiak tumbuh dengan suburnya terus-terus yang sesekali kemudian terpercik menguap dilampiaskan.

Maka bagi umumnya orang Muna, Buton di mata mereka, bahkan sampai sekarang dilihat nyinyir sebagai “Kooptator” dan “Aneksator” ulung yang menggandeng di balik punggung Belanda dan dengan arogan mencaplok mereka sebagai wilayah di bawah otoritas kuasanya dan dengannya diwajibkannya untuk mereka setiap tahunnya atau bahkan setiap kapanpun jika dibutuhkan membayar pajak sebagai yang oleh orang Buton disebut Weti.

Puncak seteru paling frontal Muna atas Buton ketika masa-masa kesultanan mendekati selesasainya. Saat raja Muna ke 38 La Ode Dika (1930—1938) datang mengunjungi keraton, ia enggan menghamburkan sembah,  bahkan ia terus berdiri dengan telunjuk menuding sebagai “melawan” ketika menghadap sultan Buton La Ode Muhammad Hamidi. Buntut dari itu, ia disebut telah berlaku tidak pantas dan melanggar norma etika sebagaimana lazimnya negeri bawahan.

Maka atas kongsi Buton--Belanda, La Ode Dika yang bergelar Omputo Komasigino itu kemudian dipaksa turun dengan dimakzulkan sebelum dalam beberapa tahun kemudian La Ode Pandu  (1947--1956) naik diangkat dan diambil sumpahnya sebagai raja Muna yang baru di depan Masjid Tua Kota Muna. Pelantikan itu disaksikan oleh perwakilan dan utusan dari Buton dan Belanda.

Rupanya, apa yang terjadi kini adalah sesuatu yang tak terlepas dari yang sudah terjadi di masa lalu, gonjang-ganjing “mencaplok” dan semangat menguasai yang besar telah menjadi bias dan menimbulkan resistensi besar pula yang dampak biusnya masih terasa hingga kini. Apakah kelak bakal jadinya? Saya akan coba mengurai sengkarut relasi yang pelik itu satu-satu, dimulai dari mata orang Muna, bagaimana mereka melihat Buton, lalu dari mata orang Buton, bagaimana mereka melihat Muna, sebelum kemudian menutupnya dalam catatan konklusi yang moga-moga konstruktif.

Berlanjut…
                                                                        Baubau, 26 Januari 2014

0 komentar:

 

©Copyright 2011 La Yusrie | TNB